Solusi WHF Untuk Kurangi Polusi Jakarta Hanya Opsi

POTRET BERITA — Pemerintah provinsi DKI Jakarta dan Presiden Joko Widodo serta jajaran menterinya kini sedang memberikan segala cara untuk mengatasi permasalahan polusi udara di Jakarta dan sekitarnya usai mendapat sorotan serius dari publik.

Hal ini disebabkan kualitas udara di Jakarta yang terus masuk ke dalam kategori tidak layak hirup (unhealthy). Bahkan Jakarta juara satu sebagai kota terpolusi di dunia, pada Minggu (13/8).

Menurut data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 06.00 WIB, indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta ada di angka 170, di mana masuk dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara PM2.5. Hingga, Rabu (16/8), AQI di Jakarta masih masuk ke dalam kategori sama dengan skor 157.

Jokowi meminta adanya pembatasan aktivitas warga di Jabodetabek. Dia juga meminta  pemberlakuan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) ini untuk dipertimbangkan.

Arahan Jokowi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Di mana dia sudah menginstruksikan 50 persen aparatur sipil negara (ASN) untuk WFH pada 28 Agustus hingga 7 September 2023.

Instruksi tersebut disampaikan Heru dalam rangka menyambut pelaksanaan konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN.

“Khusus KTT kita mulai, kalau DKI saya minta Pak Sekda mulai uji di 28 Agustus masuk 50-50. Sampai tanggal 7,” kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (15/8).

Pemerintah Pusat maupun provinsi merasa penyebab utama kualitas udara yang buruk di Jakarta ini adalah faktor pemakaian transportasi yang masif.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengatakan, sektor transportasi menyumbang 44 persen kualitas udara di Jakarta.

Apakah WFH bisa menjadi solusi?

Pakar Lingkungan dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) I Dewa Ayu Agung (IDDA) Warmadewanthi merasa, untuk mengatasi permasalahan udara di Jakarta tak cukup dengan WFH.

“WFH saya rasa belum efektif untuk mengurangi ataupun mengatasi masalah polusi udara,” ujar Warma, dikutip dari CNNIndonesia.com, Rabu (16/8).

Baginya, pemerintah perlu  memberikan solusi yang radikal dan menyeluruh dalam mengatasi permasalahan udara di Jakarta. Pasalnya, faktor penyebab kualitas udara buruk bukan hanya transportasi.

Ada faktor lain, yang di antaranya aktivitas rumah tangga termasuk pembakaran sampah dan sektor industri termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Walaupun sempat dielak oleh KLHK bahwa PLTU tak memiliki pengaruh dalam kualitas udara di Jakarta saat ini, namun Warma merasa pemerintah tak boleh menihilkan dampak dari sektor tersebut.

Menurut Warma adanya industri, termasuk PLTU harus diatur dan memiliki kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Jadi, kata dia, bisa diketahui dampak dan risikonya.

“Di dalam Kajian Lingkungan kalau dilaksanakan dengan benar harusnya kan sudah tahu sejauh mana dampak dari pembangunan PLTU itu jangkauan sebaran polusinya dan apa yang harus dilakukan itu sudah ada dalam Kajian Lingkungan dan catatan terpenting harus dilakukan,” ujarnya.

Direktur Pure Earth Indonesia Budi Susilorini juga merasa, WFH ini hanyalah opsi, bukan solusi.

Dia menjelaskan, permasalahan polusi udara sudah lama terjadi. Permasalahan ini memerlukan strategi yang komprehensif untuk diimplementasikan jangka pendek, menengah dan panjang.

“Mewajibkan WFH bisa sebagai salah satu opsi, tapi bukan solusi,” ujar  Budi, dilansir dari CNNIndonesia.com.

Budi menyebut, memang WFH akan mengurangi volume mobilitas warga di dan atau ke Jakarta. Hal itu terbukti ketika awal pandemi Covid-19.

“Saat semua orang WFH, langit dan udara Jakarta terlihat lebih bersih,” ucapnya.

Akan tetapi, Budi juga mengatakan, ada beberapa pekerjaan yang tidak dimungkinkan untuk WFH. Oleh karena itu, pemerintah harus  memikirkan solusi lain yang lebih konkret.

kemudian untuk volume kendaraan, Budi menyarankan diadakan penambahan dan perbaikan secara bertahap sistem transportasi massal. Transportasi itu harus terintegrasi dan aksesibel.

“Termasuk bagi lansia, penyandang disabilitas, warga di sekitar Jakarta, aman dan nyaman,” tuturnya.

Selain itu, dia juga mendorong pemerintah untuk menerapkan rekayasa pembatasan volume kendaraan pengguna jalan di Jakarta.

“Antara lain dengan sistem ganjil/genap dan jalan berbayar,” pungkasnya.